Katalog Data Sektoral

Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).

Cetak Laporan Progres

Total Urusan

40

Bidang Urusan

Total OPD

39

Instansi/Produsen Data

Total Indikator

4.897

Kamus Referensi SIPD

Data Terisi

4.470

Capaian: 91.28%

Data Kosong

427

Belum Diinput

Data Tervalidasi

3.072

Disetujui Walidata

Menunggu Validasi

1.398

Pending / Antrean

Rasio Validasi

68.72%

Dari Data Terisi

Panel Pencarian Terpadu

Filter Referensi Data
Filter Data Sektoral
Reset

Referensi Data (get_ref_dssd)

Kode Indikator Uraian Indikator Status Pengisian Aksi
1.01.000103 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000107 Pendidik dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang telah lulus sertifikasi
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000108 Pendidik Dayah
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000109 Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000110 Pendidik Non ASN
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000111 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000112 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000113 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000114 Pendidik pada satuan PAUD
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi
1.01.000115 Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Sudah Terisi

Entry Data Sektoral (get_dssd)

Kode Indikator Uraian Indikator Nilai Data Tahun Status Validasi Aksi
2.11.000332 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000335 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000336 Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000337 Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000338 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000339 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000340 &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000341 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan 0 2025 Belum Divalidasi
2.11.000342 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya 10 2025 Belum Divalidasi
2.11.000343 Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 0 2025 Belum Divalidasi