Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
39
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.830
Capaian: 98.63%
Data Kosong
67
Belum Diinput
Data Tervalidasi
4.757
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
73
Pending / Antrean
Rasio Validasi
98.49%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1.01.000654 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000655 |
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000656 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000657 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000658 |
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000659 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000660 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000661 |
jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000662 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000663 |
Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000332 | Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000335 | 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000336 | Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000337 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000338 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000339 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000340 | &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000341 | Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000342 | Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya | 10 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000343 | Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 0 | 2025 | Tervalidasi |