Katalog Data Sektoral

Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).

Cetak Laporan Progres

Total Urusan

40

Bidang Urusan

Total OPD

38

Instansi/Produsen Data

Total Indikator

4.897

Kamus Referensi SIPD

Data Terisi

4.753

Capaian: 97.06%

Data Kosong

144

Belum Diinput

Data Tervalidasi

4.674

Disetujui Walidata

Menunggu Validasi

79

Pending / Antrean

Rasio Validasi

98.34%

Dari Data Terisi

Panel Pencarian Terpadu

Filter Referensi Data
Filter Data Sektoral
Reset

Referensi Data (get_ref_dssd)

Kode Indikator Uraian Indikator Status Pengisian Aksi
5.03.000008 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000009 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000010 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000012 Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000013 Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000014 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000015 Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000016 ASN yang Meningkat Kapasitasnya
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi
5.03.000017 Dokumen Pengelolaan Assessment Center
5.03 - KEPEGAWAIAN
Sudah Terisi

Entry Data Sektoral (get_dssd)

Kode Indikator Uraian Indikator Nilai Data Tahun Status Validasi Aksi
2.11.000332 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH 0 2025 Tervalidasi
2.11.000335 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) 0 2025 Tervalidasi
2.11.000336 Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) 0 2025 Tervalidasi
2.11.000337 Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 0 2025 Tervalidasi
2.11.000338 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 0 2025 Tervalidasi
2.11.000339 Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya 0 2025 Tervalidasi
2.11.000340 &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan 0 2025 Tervalidasi
2.11.000341 Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan 0 2025 Tervalidasi
2.11.000342 Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya 10 2025 Tervalidasi
2.11.000343 Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 0 2025 Tervalidasi