Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
38
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.753
Capaian: 97.06%
Data Kosong
144
Belum Diinput
Data Tervalidasi
4.674
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
79
Pending / Antrean
Rasio Validasi
98.34%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1.01.000538 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000539 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000540 |
Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000541 |
jumlah Siswa Sekolah Dasar putus
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000542 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000543 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000544 |
jumlah kepala Sekolah Dasar & guru
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000545 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000546 |
Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000547 |
jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000332 | Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000335 | 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000336 | Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000337 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000338 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000339 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000340 | &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000341 | Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000342 | Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya | 10 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000343 | Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 0 | 2025 | Tervalidasi |