Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
39
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.470
Capaian: 91.28%
Data Kosong
427
Belum Diinput
Data Tervalidasi
3.072
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
1.398
Pending / Antrean
Rasio Validasi
68.72%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1.01.000015 |
Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000020 |
Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000022 |
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000023 |
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000024 |
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000028 |
Dayah yang memiliki tempat ibadah
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000029 |
Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000030 |
Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000033 |
Dayah yang terakrditasi A
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi | |
| 1.01.000034 |
Dayah yang terakrditasi B
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000332 | Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000335 | 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000336 | Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000337 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000338 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000339 | Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000340 | &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000341 | Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000342 | Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya | 10 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000343 | Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | 0 | 2025 | Belum Divalidasi |