Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
39
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.470
Capaian: 91.28%
Data Kosong
427
Belum Diinput
Data Tervalidasi
3.072
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
1.398
Pending / Antrean
Rasio Validasi
68.72%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 8.01.000075 |
Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000088 |
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000089 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000091 |
Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000093 |
Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000094 |
Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi | |
| 8.01.000104 |
Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000286 | Volume sampah yang didaur ulang | 24.942,20 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000287 | Volume sampah yang dimanfaatkan kembali | 24.942,20 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000288 | Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 128.385,10 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000289 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | 24.942,20 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000290 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 128.385,10 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000296 | Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000297 | Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000298 | Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000300 | &Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Belum Divalidasi | |
| 2.11.000301 | Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 6 | 2025 | Belum Divalidasi |