Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
38
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.753
Capaian: 97.06%
Data Kosong
144
Belum Diinput
Data Tervalidasi
4.674
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
79
Pending / Antrean
Rasio Validasi
98.34%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 7.01.000082 |
Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000083 |
Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000084 |
Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000085 |
Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000086 |
Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000087 |
Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000088 |
Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000089 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000090 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi | |
| 7.01.000091 |
Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000286 | Volume sampah yang didaur ulang | 24.942,20 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000287 | Volume sampah yang dimanfaatkan kembali | 24.942,20 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000288 | Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 128.385,10 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000289 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | 24.942,20 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000290 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 128.385,10 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000296 | Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000297 | Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000298 | Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000300 | &Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000301 | Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 6 | 2025 | Tervalidasi |