Katalog Data Sektoral
Eksplorasi data statistik sektoral (get_dssd) dan referensi data (get_ref_dssd).
Total Urusan
40
Bidang Urusan
Total OPD
39
Instansi/Produsen Data
Total Indikator
4.897
Kamus Referensi SIPD
Data Terisi
4.830
Capaian: 98.63%
Data Kosong
67
Belum Diinput
Data Tervalidasi
4.757
Disetujui Walidata
Menunggu Validasi
73
Pending / Antrean
Rasio Validasi
98.49%
Dari Data Terisi
Referensi Data (get_ref_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Status Pengisian | Aksi |
|---|---|---|---|
| 5.01.000043 |
Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000044 |
Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000045 |
Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000046 |
Pelaksanaan Konsultasi Publik
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000048 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000049 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000050 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000051 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000052 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi | |
| 5.01.000053 |
Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5.01 - PERENCANAAN
|
Sudah Terisi |
Entry Data Sektoral (get_dssd)
| Kode Indikator | Uraian Indikator | Nilai Data | Tahun | Status Validasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11.000286 | Volume sampah yang didaur ulang | 24.942,20 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000287 | Volume sampah yang dimanfaatkan kembali | 24.942,20 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000288 | Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 128.385,10 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000289 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya | 24.942,20 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000290 | Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | 128.385,10 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000296 | Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000297 | Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000298 | Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000300 | &Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan | 0 | 2025 | Tervalidasi | |
| 2.11.000301 | Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya | 6 | 2025 | Tervalidasi |